Pada tanggal 2 Mei 2020, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebuah momentum yang seharusnya tidak diperingati sebagai seremonial belaka, namun esensi dari perjuangan pendidikan nasional yang patut diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua KPK, H. Firli Bahuri menyampakian nilai-nilai perjuangan seorang Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara yang sangat gigih dan pantang menyerah, mencabut benih-benih kebodohan yang ditanamkan bangsa Belanda pada ladang pemikiran rakyat Indonesia, kala itu dapat membuka mata seluruh kaum pribumi akan pentingnya pendidikan.

“Sejarah Ki Hadjar Dewantara-lah yang memicu tekad dan semangat saya agar dapat tetap bersekolah di tengah kondisi kesulitan ekonomi keluarga saat itu. Saya ingat betul kata-kata guru yang menceritakan sejarah Ki Hadjar Dewantara, bahwasanya kebodohan adalah akar atau jurang kemiskinan,” katanya dalam keterangannya.

Firli menyebut, sebagai bangsa yang beradab, nilai-nilai esensi Hari Pendidikan Nasional harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai perjuangan yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara, semuanya benar. Melalui klik disini pendidikan, dapat merekuh masa depan yang lebih baik.

“Pesan saya, tetap semangat untuk belajar dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Apalagi saat ini sekolah negeri gratis dan perguruan tinggi banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswanya yang tidak mampu atau yang berprestasi,” katanya.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Apalagi mengaitkan pandemi Covid-19 saat ini sebagai alasan untuk menghentikan kegiatan belajar dan mengajar. Ia mengingatkan pesan Ki Hadjar Dewantara bahwa “Setiap Orang Menjadi Guru dan Setiap Rumah Menjadi Sekolah”. Belajar bisa dimana saja, kembali pada niat masing-masing.

Dampak Pandemi Pada Sektor Pendidikan Harus Disesuaikan dengan Revisi UU Sisdiknas

Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) perlu mengakomodir berbagai permasalahan pendidikan dan menjadikannya fondasi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang resilien. Pandemi Covid-19 sudah menunjukkan disrupsi yang ditimbulkan pada sektor ini dan ketidaksiapan semua pihak dalam menghadapinya.

“Kami menilai revisi UU Sisdiknas memberikan momentum yang baik untuk membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh di Indonesia. Revisi juga perlu memberikan lebih banyak panduan tentang protokol dalam situasi darurat untuk memastikan proses pembelajaran, implementasi memulai kurikulum darurat dan bentuk mitigasi lainnya karena Indonesia rawan bencana alam,” terang Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Latasha Safira.

Belajar dari evaluasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, lanjut Latasha, revisi UU Sisdiknas juga perlu mengakui adanya kewenangan yang lebih besar kepada sekolah selama situasi darurat. Pandemi sudah menunjukkan banyak sekolah, guru, dan orang tua sangat bergantung pada regulasi dan bimbingan dari Kemendikbud tentang bagaimana merespons/beroperasi selama pandemi.

“Proses ini membuka komunikasi dan bisa meningkatkan keterlibatan yang lebih jelas antara sekolah, guru dan orang tua yang merupakan salah satu tantangan yang dihadapi sekolah selama pandemi, terutama dalam transisi antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka,” tambahnya.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah merespons kebutuhan akan kewenangan yang lebih besar untuk sekolah dan guru dengan memberikan kebebasan kepada mereka dalam menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan keadaan di wilayah masing-masing. Penerapan kurikulum pun dapat disesuaikan dengan keberagaman lanskap pendidikan di Indonesia.

Selain itu, revisi UU Sisdiknas bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar di Tanah Air dengan mengintegrasikan UU Guru dan Dosen nomor 14/2005 serta berbagai perundangan dan peraturan terkait lainnya.